REGULASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
MTsN 1 KERINCI

BAB I

Ketentuan Umum

1. Pengertian

   • PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas mengelola, menyimpan, dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan di MTsN 1 Kerinci.

2. Tujuan

   • Regulasi ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi publik di MTsN 1 Kerinci serta mendukung pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pendidikan.

BAB II

Tugas dan Wewenang

1. Tugas PPID

   • Menyediakan dan mengelola seluruh informasi yang bersifat publik dari MTsN 1 Kerinci.
   • Mendokumentasikan seluruh kegiatan madrasah yang relevan dengan kepentingan publik.
   • Melayani permintaan informasi dari masyarakat atau pihak berkepentingan sesuai prosedur.
   • Menyusun dan menjaga daftar informasi publik yang harus tersedia secara berkala.

2. Wewenang PPID

   • Menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan yang dikecualikan berdasarkan kebijakan yang berlaku.
   • Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam memenuhi permintaan informasi.
   • Menolak permintaan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti yang bersifat rahasia atau mengandung data pribadi.

BAB III

Jenis Informasi Publik

1. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
   • Struktur organisasi, visi dan misi madrasah, program kerja, serta data terkait akademik dan non-akademik.
   • Informasi kegiatan tahunan, anggaran, serta prestasi yang diraih oleh siswa maupun madrasah.
2. Informasi yang Dikecualikan
   • Informasi yang mengandung data pribadi peserta didik, guru, dan pegawai.
   • Informasi yang dapat membahayakan keamanan madrasah atau pihak terkait.

BAB IV

Prosedur Permohonan Informasi

1. Pengajuan Permohonan

   • Masyarakat atau pihak berkepentingan mengajukan permohonan informasi secara tertulis atau digital ke PPID MTsN 1 Kerinci.
   • Pemohon wajib mencantumkan identitas dan tujuan permohonan secara jelas.

2. Waktu Pelayanan

   • PPID wajib merespon permohonan informasi dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
   • Apabila membutuhkan perpanjangan waktu, PPID dapat mengajukan perpanjangan 7 hari kerja dengan pemberitahuan kepada pemohon.

3. Pemberian Informasi

   • PPID wajib memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
   • Apabila informasi tidak dapat diberikan, PPID wajib menyampaikan alasan penolakan sesuai ketentuan.

BAB V

Penanganan Keberatan

1. Pengajuan Keberatan

   • Pemohon yang merasa dirugikan atas pelayanan informasi dapat mengajukan keberatan kepada PPID MTsN 1 Kerinci.

2. Prosedur Keberatan

   • Keberatan diajukan secara tertulis dan akan diproses oleh PPID dalam waktu maksimal 10 hari kerja.

BAB VI

Sanksi dan Pengawasan

1. Sanksi

   • PPID yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi standar pelayanan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di lingkungan madrasah.

2. Pengawasan

   • Kegiatan PPID akan diawasi secara berkala oleh pihak berwenang untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan sesuai regulasi.

BAB VII

Ketentuan Penutup

• Regulasi ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di MTsN 1 Kerinci dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan madrasah.

Regulasi ini diharapkan menjadi pedoman yang efektif bagi PPID MTsN 1 Kerinci dalam mendukung transparansi dan memenuhi hak publik atas informasi.